Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Dalam Proses Belajar Mengajar

Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. IBI Kaltim diharapkan dapat terus memantapkan eksistensi, kiprah dan peran organisasi sebagai mitra pemerintah di bidang kesehatan. Apalagi, Kaltim masih menghadapi permasalahan rendahnya derajat kesehatan yang diindikasikan dengan masih tingginya Angka Kematian Ibu , disebabkan masih minimnya pengetahuan para ibu dan pasangannya terhadap kesehatan ibu melahirkan.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Guru Dosen bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4. Apalagi pada saat sekarang ini, perkembangan dunia pendidikan dan sistem pendidikan semakin meningkat. Dengan melanjutkan tingkat pendidikan diharapkan guru dapat menambah pengetahuannya dan memperoleh informasi-informasi baru dalam pendidikan sehingga guru tersebut mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. Manajemen dan Pekerja dilarang bertindak/berbicara menyinggung cacat fisik seseorang, kelompok etnis, ras, agama, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa lainnya.

Saat memilih pakaian yang akan Anda kenakan ke kantor, sesuaikan juga dengan lingkungan kerja Anda. Jika Anda bekerja perusahaan startup yang rata-rata pekerjanya anak muda, Anda tak perlu mengenakan pakaian yang terlalu formal. Begitu pula jika Anda bekerja di BUMN atau kantor pemerintahan yang menuntut pekerjanya mengenakan pakaian formal atau seragam. Pastikan Anda selalu mengenakan pakaian yang sopan dan bisa menempatkan diri dengan baik. Memiliki rekan atau companion dalam bisnis adalah hal yang wajar dalam menjalankan bisnis.

Cara membina profesionalitas dengan partner kerja

Kejujuran inilah yang tidak dapat dipaksakan, melainkan sebuah panggilan dari dalam hati setiap orang. Ilmuwan Psikologi dan Psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Psikolog dan atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah yang memadai guna memastikan penjabaran rencana pendidikan dan atau pelatihannya secara tepat dengan materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi kemajuan dan sifat dari pengalaman pendidikan dan atau pelatihan.

Profesionalisme yang terjaga juga akan menjadikan seorang pebisnis selalu berkembang dan berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Profesionalisme lahir dari sebuah komitmen terhadap diri sendiri. Namun jika tidak adanya komitmen atau kesepakatan yang jelas dalam menjalankan bisnis, maka akan menjadi bumerang bagi bisnis anda.

Pentingnya disiplin dalam mengikuti PPG merupakan kewajiban atau keharusan. Bukan hanya berimplikasi pada kegiatan PPG, namun memberikan sesuatu yang lebih pada peserta PPG. Kelebihan dalam memperoleh ilmu, kelebihan dalam memperoleh teman dan sahabat.

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal seventy seven diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK. Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal eighty four dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.